Kode Praktik bagi Media Pers

Kode Praktik bagi Media Pers

Kode Praktik bagi Media Pers
Kode Praktik bagi Media Pers
Di luar kode etik jurnalistik yang telah disusun masing-masing organisasi wartawan. Dewan Pers menyusun Kode Praktik (Code of Practices) media sebagai upaya penegakan independensi serta penerapan prinsip pers mengatur sendiri (self regulated). Kode etik yang disusun ini juga berfungsi menjamin berlakunya etika dan standar jurnalis profesional serta media yang bertanggung jawab. Jika semua media patuh pada kode etik yang telah berlaku dan disepakati, diharapkan bisa menerapkan regulasi sendiri dan lepas dari ketentuan-ketentuan undang-undang atau peraturan khusus. Dewan pers memandang perlu disusun kode praktik yang berlaku bagi media untuk mempraktikan standardisasi kerja jurnalistik, yang meliputi sebagai berikut.

1) Akurasi (terpercaya)

  • Dalam menyebarkan informasi, pers wajib menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan individu atau kelompok.
  • Pers tidak menerbitkan informasi yang kurang akurat, menyesatkan, atau diputarbalikan, ketentuan ini juga berlaku untuk foto dan gambar.
  • Jika diketahui informasi yang dimuat atau disiarkan ternyata tidak akurat, menyesatkan, atau diputarbalikan, koreksi harus segera dilakukan jika perlu disertai permohonan maaf.
  • Pers wajib membedakan antara komentar, dugaan, dan fakta.
  • Pers menyiarkan secara seimbang dan akurat hal-hal yang menyangkut pertikaian yang melibatkan dua pihak.
  • Pers kritis terhadap sumber berita dan mengkaji fakta dengan hati-hati.

2) Privasi (Menghargai hak kepribadian orang yang diberitakan)

  • Setiap orang berhak dihormati privasinya, keluarga, rumah tangga, kesehatan, dan kerahasiaan surat-suratnya. Menerbitkan hal-hal di atas tanpa izin dianggap gangguan atas privasi seseorang.
  • Penggunaan kamera lensa panjang untuk memotret seseorang di wilayah privasi tanpa seijin yang bersangkutan tidak dibenarkan.
  • Wartawan tidak menelepon, bertanya, memaksa, atau memotret seseorang setelah diminta untuk menghentikan upaya itu.
  • Wartawan tidak boleh bertahan di kediaman nara sumber yang telah memintanya meninggalkan tempat, termasuk tidak membuntuti narasumber itu.
  • Wartawan dan fotografer tidak diperbolehkan memperoleh atau mencari informasi dan gambar melalui intimidasi, pelecehan, atau pemaksaan.
  • Pers wajib berhati-hati, menahan diri menerbitkan atau menyiarkan informasi yang dapat dikategorikan melanggar privasi, kecuali hal itu demi kepentingan publik.
  • Redaksi harus menjamin wartawannya mematuhi semua ketentuan tersebut, tidak menerbitkan bahan dari sumber-sumber yang tidak memenuhi ketentuan tersebut.

3) Pornografi

Pers tidak menyiarkan informasi dan produk visual yang diketahui menghina atau melecehkan perempuan. Media pornografi tidak termasuk kategori pers. Meski demikian adakalanya pers menyiarkan informasi, gambar yang dinilai menyinggung rasa kesopanan individu atau kelompok tertentu. Dalam penilaian pornografi harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan keragaman masyarakat.

4) Diskriminasi

  • Pers menghindari prasangka atau sikap merendahkan seseorang berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin atau kecenderungan seksual, terhadap kelemahan fisik dan mental, atau penyandang cacat.
  • Pers menghindari penulisan yang mendetail tentang ras seseorang, warna kulit, agama, kecenderungan seksual, dan terhadap kelemahan fisik dan mental atau penyandang cacat, kecuali hal itu secara langsung berkaitan dengan isi berita.

5) Liputan Kriminalitas

  • Pers menghindarkan identifikasi keluarga atau teman yang dituduh atau disangka melakukan kejahatan tanpa seizin mereka.
  • Pertimbangan khusus harus diperhatikan untuk kasus anak-anak yang menjadi saksi atau menjadi korban kejahatan.
  • Pers tidak boleh mengidentifikasi anak-anak di bawah umur yang terlibat dalam kasus serangan seksual, baik sebagai korban maupun saksi.

6) Cara-cara yang tidak dibenarkan

  • Jurnalis tidak memperoleh atau mencari informasi atau gambar melalui cara-cara yang tidak dibenarkan atau menggunakan dalih-dalih.
  • Dokumen atau foto hanya boleh diambil tanpa seijin pemiliknya.
  • Dalih dapat dibenarkan bila menyangkut kepentingan publik dan hanya ketika bahan berita tidak bisa diperoleh dengan cara-cara yang sewajarnya.

7) Sumber Rahasia

Pers memiliki kewajiban moral untuk melindungi sumber informasi rahasia atau konfidensial.

8) Hak Jawab dan Bantahan

  • Hak jawab atas berita yang tidak akurat harus dihormati.
  • Kesalahan dan ketidakakuratan wajib segera dikoreksi.
  • Koreksi dan sanggahan wajib diterbitkan segera.

 

Baca Artikel Lainnya: