Kota Bogor Dinilai Baik Terapkan UU KIP

Kota Bogor Dinilai Baik Terapkan UU KIP

 

Kota Bogor Dinilai Baik Terapkan UU KIP

Pelaksanaan Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Pelaksanaan Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Kota Bogor dinilai sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari respon dan optimisme berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Meski sampai saat ini dalam monev Provinsi

PPID Kota Bogor belum mendapatkan kesempatan yang terbaik dan ini menjadi motivasi kedepan untuk lebih baik.

Hal tersebut diutarakan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Bandung

Jamaludin Malik yang menjadi salah satu narasumber Workshop Forum Bakohumas Kota Bogor di Hotel New Ayuda, Kabupaten Bogor, 28-29 Agustus 2018.

Dalam PPID yang utama bukan soal mengejar juaranya tetapi bagaimana memudahkan pejabat publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik yang semakin cepat, mudah dan lengkap.

“Nah ini yang sekarang sudah terlihat solid di OPD dan satuan tugas di lingkungan Pemerintah Kota Bogor,” kata Jamaludin, Selasa (28/08/2018).

Dia menyebut PPID terbaik di Jawa Barat adalah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bandung, kemudian diikuti Kota Bandung yang sekarang mulai menggeliat.

“Mudah-mudahan Kota Bogor tidak tertinggal, akan semakin solid kalau top manajemen mendukung penuh dan konkrit dukungannya,” tuturnya.

Sedangkan terkait materi yang disampaikan pada workshop kali ini dia menjelaskan lebih kepada memberikan kiat atau cara untuk meningkatkan pelayanan publik.

Pertama

Mereka harus memegang acuan indikator-indikator peningkatan kelengkapan pelayanan informasi publik dan sarana pendukungnya.

“Kedua, mereka harus siap siapa yang melaksanakannya, kadang sudah tahu tetapi pelaksanaannya tidak ada atau kurang kompeten,” jelasnya.

Dalam PPID

Dalam PPID yang mengerjakan itu memang harus orang tertentu dan memiliki kualifikasi menulis yang baik dan tekun mengumpulkan data-data.

Inti dari materi yang disampaikannya yakni menunjukkan ketidaklengkapan standar informasi yang belum dipenuhi oleh PPID di daerah.

“Jadi diharapkan agar mereka mengetahui indikator-indikator supaya lebih siap dan koordinasi lebih mantap lagi,” katanya.

 

Sumber: http://bpbd.lampungprov.go.id/blog/gelombang-elektromagnetik/