Pernyataan Pejabat Militer AS Soal Rencana Penyerangan

Pernyataan Pejabat Militer AS Soal Rencana Penyerangan

Pernyataan Pejabat Militer AS Soal Rencana Penyerangan
Pernyataan Pejabat Militer AS Soal Rencana Penyerangan

Pemerintah Iran tak menghiraukan pernyataan pejabat tinggi militer AS

Laksamana Mike Mullen bahwa Washington punya rencana menyerang negara republik Islam tersebut.

 

Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran

Ramin Mehmanparast, pernyataan Mullen tersebut tidak penting. Dicetuskannya, pernyataan Mullen berasal dari serangkaian kekalahan militer AS di wilayah tersebut.

“Kami menyaksikan komentar-komentar tidak pantas seperti itu dari pejabat-pejabat militer Amerika,” kata Mehmanparast kepada para wartawan di Teheran ketika dimintai komentar mengenai statemen Mullen.

“Kami pikir alasan di balik itu berasal dari kekalahan berturut-turut

di wilayah ini dan petualangan militernya yang telah mengakibatkan kematian warga sipil dan pasukan mereka sendiri,” cetus Mehmanparast seperti dilansir AFP, Selasa (3/8/2010).

Pada Minggu, 1 Agustus lalu, Mullen mengakui, militer AS punya rencana menyerang Iran jika memang diperlukan untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Namun pimpinan Kepala Staf Gabungan AS itu juga mengatakan dirinya sangat prihatin akan akibat serangan tersebut.

Menteri Pertahanan Iran Ahmad Vahidi mencetuskan, komentar Mullen tersebut merupakan kontradiksi dengan janji perubahan yang diusung pemerintah AS. “Komentar tersebut bertolak belakang dengan klaim mereka akan perubahan bahwa mereka menginginkan dialog dan perdamaian,” ujar Vahidi.

“Punya rencana menyerang sebuah negara merdeka

… di milenium ketiga merupakan pelanggaran terang-terangan piagam PBB,” cetus Vahidi.

Pemerintah AS dan negara-negara Barat lainnya telah lama mencurigai Iran diam-diam berupaya mengembangkan senjata atom lewat program nuklir yang dijalankannya. Namun pemerintah Iran berulang kali menegaskan bahwa program nuklirnya semata-mata untuk tujuan damai, yakni sebagai pembangkit energi untuk kepentingan sipil.

Baca Juga :