Rencana Penyertaan Modal PT Migas Hulu Jabar Perlu Pencermatan

Rencana Penyertaan Modal PT Migas Hulu Jabar Perlu Pencermatan

Rencana Penyertaan Modal PT Migas Hulu Jabar Perlu Pencermatan
Rencana Penyertaan Modal PT Migas Hulu Jabar Perlu Pencermatan

BANDUNG-Rencana penyertaan modal dari Pemprov Jabar untuk PT Migas Hulu Jabar, yang saat ini tengah dibahas dalam bentuk Raperda butuh pencermatan lebih lanjut.

Ini diungkapkan Pansus pembuatan Raperda PT Migas Hulu Jabar, Daddy Rohanady, dalam pesan singkat yang diterima jabarprov.go.id, Selasa (2/8).

Daddy lebih lanjut memaparkan, dalam Raperda tentang penyertaan modal PT Migas Hulu Jabar,

secara eksplisit , kewajiban Pemprov Jabar bisa mencapai 2 triliun rupiah. Angka tersebut perlu pencermatan, jangan sampai terjadi bias tafsir, terutama terkait BUMD versi Permen ESDM, mengingat ada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Aturan lain perihal pengatur persoalan tersebut terdapat pada Permendagri Nomor 3 Tahun 1998 yang menegaskan soal komposisi saham BUMD.

Daddy menambahkan, Pemerintah Pusat memberikan hak istimewa kepada Pemprov DKI Jakarta

dan Pemprov Jabar berupa participating interest sebesar 10% pada blok Offshore Nort West Java (ONWJ). Kontrak yang rencananya mulai berlaku per 18 Januari 2017 juga harus memasukkan Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang dan Indramayu.

Dari jumlah sumur yang ada sebanyak 700, hanya 250 sumur yang beroperasi, ONWJ

berproduksi sejak tahun 1971 dengan 350 jaringan pipa sepanjang 1.700 KM dan 80 platform akif dari 150.

Pencermatan lebih mendalam perlu dilakukan mengingat masih banyaknya aturan yang mengatur kondisi usaha yang bergerak dalam pengelolaan migas, termasuk perihal Raperda penyertaan modal.

 

Baca Juga :