32 Sekolah di Sampang Terima Dana Renovasi dari Kementrian PU

32 Sekolah di Sampang Terima Dana Renovasi dari Kementrian PU

32 Sekolah di Sampang Terima Dana Renovasi dari Kementrian PU
32 Sekolah di Sampang Terima Dana Renovasi dari Kementrian PU

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengucurkan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang berupa program paket rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana (sarpras) sekolah 2019.

Sesuai informasi dari data Dinas Pendidikan (Disdik) setempat menyebutkan, sekolah yang mendapatkan program rehab sarpras dari PUPR tersebut, berjumlah 32 sekolah. Dengan rincian, 31 sekolah dasar negeri (SDN) dan 1 SMPN.

Anehnya, program tersebut tidak mendapatkan pengawasan dari pemkab, bahkan Disdik dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Sampang, keduanya mengaku tidak dilibatkan.
Baca Juga:

Ganti Rugi Proyek Normalisasi Sungai Kemuning Masih Bermasalah
Ratusan Kepala Sekolah di Sampang Diisi PLT
Pemkab Sampang Gelar Musrenbang RPJMD 2019-2024
Ini PR Bupati Sampang Terpilih Setelah Dilantik Gubernur
Kuota Tak Jelas, 436 Pelamar P3K di Sampang Lolos Ambang Batas

Padahal berdasarkan surat yang dikeluarkan Balai Permukiman Wilayah Jawa timur

menyebutkan, ada Tim Teknis Pendukung yang terdiri dari unsur pemerintah pusat dan pemerintah dearah yang membantu mendukung pelaksanaan program tersebut.

Plt Kasi Sarpras SD Disdik Sampang, Abdul Rahman mengatakan, program rehab dari Kementerian PU tersebut bertujuan agar sekolah di Kota Bahari memiliki sarana prasarana yang bagus dan sesuai dengan standar bangunan pemerintah. “Di Sampang ada 32 sekolah yang mendapatkan program itu. Sekolah penerima bantuan ditentukan berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik),” terangnya, Selasa (29/10/19).

Menurut dia, program tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pusat. Mulai dari

perencanaan program hingga pengawasan. Sedangkan, lembaganya hanya sebatas menerima data dan menjaga agar selama proyek itu dikerjakan, kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah tetap berjalan dengan baik. “Kami tidak dilibatkan dalam program itu. Sehingga, tidak bisa melakukan pengawasan. Selama proyek itu dikerjakan, KBM dilaksanakan di tempat lain,” katanya.

Sementara itu, Kabid Perumahan dan Pertanahan DPRKP Sampang. Faisol Ansori mengaku

pihaknya juga tidak dilibatkan dalam program tersebut. Sehingga, tidak bisa melakukan pengawasan terhadap pengerjaan proyek itu.

Program tersebut langsung ditangani pusat dan Balai Permukiman Wilayah Jawa timur. Semua proses dilasanakan di pusat. Mulai dari tahap perencanaan, lelang proyek, hingga pelaksanaan. Sementara, DPRKP hanya sebatas menerima pemberitahuan dan berita acara penyerahan ketika proyek selesai. “Kalau tidak salah proyek itu disubkontrakan. Siapa pelaksanaannya kami tidak tahu,” tandasnya.

 

Sumber :

https://www.selfgrowth.com/articles/how-online-resources-are-helping-students